Mengidentifikasi Fakta dan Masalah Hukum Kepabeanan:

1. Memberikan bimbingan terkait klasifikasi barang berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI).
2. Penghitungan nilai pabean berdasarkan undang-undang kepabeanan.
3. Penyusunan dan pengurusan atas sanksi administrasi, keberatan dan banding dalam kepabeanan.
4. Audit kepabeanan.
5. Kuasa hukum pengadilan pajak terkait kepabeanan.